Mubazir

Dikutip dari kemdikbud.go.id, anggaran kurikulum 2013 Rp2,491 triliun. Angka yang fantastis bukan? Bagaimana bila anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk mengganti kurikulum yang sejak sebelum diterapkan sudah menuai pro-kontra, dan ketika sudah diterapkan pun hanya menyisakan banyak polemik.

Belum lagi bila kita ingat bahwa mendikbud yang baru, Anies Baswedan, akan mengevaluasi kurtilas (news.detik.com). Satu kata untuk menyebut keadaan ini: mubazir. Apa namanya bila anggaran 2,491 triliun itu kini tak ‘berdampak sistemik’ terhadap kemajuan sistem pendidikan di negeri ini?

Idiom satir ‘ganti menteri ganti kebijakan’ menjadi benar adanya. Tapi sayang, pergantian menteri dan kebijakannya tidak seperti lomba lari estafet, melainkan seperti lari sprint. Masing-masing bernafsu menuntaskan lomba di jarak pendek. Padahal bila kita tahu bahwa kita bekerja hanya dalam rentang waktu tertentu, kemudian akan digantikan orang lain, maka sodorkanlah tongkat estafet itu dengan cara dan keadaan yang benar; demi kemenangan tim, bukan prestasi pribadi.

Bila bukan untuk anggaran perubahan kurikulum, yuk kita berandai-andai uang segede itu bisa untuk apa saja. Sebagai guru TIK dan KKPI, saya mengandaikan anggaran sebesar itu untuk program pengadaan komputer.

Misalkan harga satu unit komputer dengan spesifikasi standar adalah 3.5 juta rupiah. Dengan uang 2.4 triliun, akan terbeli sebanyak 685.714 unit komputer. Jika dibagi dengan jumlah sekolah menengah pertama di Indonesia sebanyak 26.277 sekolah (data.menkokesra.go.id), maka tiap sekolah akan kebagian 26 unit komputer.

Kenapa komputer? Katanya yang menginspirasi kurtilas adalah semangat penguasaan teknologi/saintifik agar bangsa kita tak tertinggal bangsa lain. Menurut hemat saya, penguasaan teknologi hanya akan sukses bila kita punya teknologi itu. Ada alatnya. Ada medianya. Itu bisa dimulai dengan kepemilikan komputer, sebagai sebuah alat yang paling standar sebelum kita bermimpi muluk menguasai teknologi yang lain. Juga, agar anggaran besar itu tidak mubazir, alias terbuang percuma dan sia-sia. (BHY)

Baca Selengkapnya »

Mapel TIK dan KKPI, Riwayatmu Kini

Akhir 2013 lalu saya pernah mengikuti acara sosialisai kurikulum 2013 (kurtilas) di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang, Jawa Barat. Ada dua hal yang masih saya ingat dari acara tersebut.

Pertama, disampaikan bahwa dalam kurtilas ada beberapa mata pelajaran (mapel) yang akan dihapuskan. Di antaranya adalah mapel Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk level SMP/MTs. dan mapel Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) di level SMA/MA.

Kedua, pernyataan narasumber yang mengutip ucapan (mantan) Mendikbud Mohammad Nuh bahwa dihapusnya mapel TIK dan KKPI salah satunya adalah karena siswa lebih terampil dari guru.

Ketika itu, ingin rasanya mendebat apa yang dikutip oleh narasumber tadi. Tapi saya tahu, acara itu judulnya sosialisasi, bukan diskusi, juga bukan public hearing. Jadi, saya berasumsi bahwa sia-sia saja berdebat, karena sepanjang yang saya alami, dalam sebuah acara sosialisasi biasanya tidak ada follow-up dari keberatan-keberatan, masukan, atau kritik yang disampaikan peserta. Sosialisasi dilakukan untuk sekadar membuat khalayak tahu saja.

Hampir satu tahun berlalu sejak acara itu. Dan, benar saja. Mulai tahun pelajaran 2014-2015 ini, mapel KKPI dan TIK sudah tidak ada di daftar mapel di SMA dan SMP (lihat Permendikbud No. 81A Tahun 2013). Semua kritik dan protes guru TIK dan KKPI se-Indonesia selama masa sosialisasi – persis seperti asumsi saya – tak digubris.

Dan fakta hari ini, saya tak lagi mengajar KKPI. Padahal, banyak orang tua siswa dan peserta didik yang menghendaki pelajaran itu tetap diajarkan. Untungnya pihak sekolah tempat saya mengajar bersikap akomodatif dengan memutuskan bahwa keterampilan komputer tetap diajarkan, tetapi bentuknya sebatas kegiatan ekstrakurikuler.

Ini juga yang menjadi bagian dari karut-marut kurtilas. Pemerintah tak menyertakan solusi yang tegas dan pas bagi nasib para guru yang mata pelajarannya dihapus. Terlebih lagi guru non-PNS yang sudah tersertifikasi. Penghapusan mata pelajaran sertifikasi akan mengakibatkan penghentian tunjangan profesi (lihat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Padahal ada beberapa guru yang baru “menikmati” tunjangan itu kurang dari satu tahun.

Menjadi guru memang sebuah profesi mulia. Adalah tugas pemerintah untuk menjaga kehormatan guru agar tak larut dalam hiruk-pikuk urusan gaji dan tunjangan semata. Penerapan kurtilas ini hanya menyebabkan riak di air jernih yang tenang. Dan para guru TIK dan KKPI–sama seperti masyarakat lainnya–lagi-lagi harus mengurus dirinya sendiri. Yuk, ramai-ramai bertanya: di mana peran pemerintah kalau begitu? (BHR)

Baca Selengkapnya »

Disandera Survei

Politik Indonesia hari ini sedang menjalani tradisi baru. Agak sedikit modern dan ilmiah lah. Para pelakunya mulai menerapkan sistematika logis guna mencapai kekuasaan, meskipun masih ada sebagian yang tetap memercayai dan mempraktikkan unsur-unsur klenik.

Tradisi baru itu adalah hadirnya sejumlah lembaga survei yang pada dasarnya melakukan dua hal pokok: memprediksi hasil pemilu melalui metode hitung cepat (quick qount), dan menakar kadar keterpilihan (elektabilitas) partai ataupun tokoh politik tertentu.

Jika dirunut ke belakang, sebetulnya kehadiran lembaga-lembaga survei semacam itu bukanlah hal yang baru-baru amat di negeri kita. Mengutip dari sinarharapan.co, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto menjelaskan bahwa ada tiga fase hadirnya lembaga survei di Indonesia.

Fase pertama di masa Orde Baru, masa di mana segala hal –termasuk informasi– masih bersifat sentralistik. Pada tahun 1968, Departemen Penerangan mendirikan Lembaga Pers dan Pendapat Umum Djakarta. Kerja lembaga ini adalah melakukan riset hasil pemilu 1971.

Fase kedua pasca-runtuhnya Orde Baru. Di fase ini sejumlah lembaga survei bermunculan dan melakukan riset secara mandiri seperti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), juga International Foundation for Election Systems (IFES).

Fase ketiga menjelang pemilu tahun 2004. Di masa ini lembaga survei semakin banyak bermunculan, di antaranya Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang oleh Susilo Bambang Yudhoyono disebut lembaga kredibel (Jawa Pos 28 Juli 2004).

Setelah melewati tiga fase itu, keberadaan lembaga survei makin ke sini makin signifikan. Malah, agak kebablasan menurut hemat saya. Kenapa kebablasan?

Pertama, para pelaku survei mulai melakukan berbagai macam modifikasi terkait hasil surveinya. Lantas, hasil survei itu banyak diburu oleh media massa untuk melegitimasi data; sebagai nara sumber pembanding, atau bahkan sebagai sumber referensi yang dianggap mampu membuat berita semakin “seksi”.

Kondisi seperti itu ibarat produsen dan distributor yang sedang mencari agen dan pasar, lalu tiba-tiba datanglah pembeli. Klop. Kemudian terjadilah transaksi.

Menjadi kebablasan ketika modifikasi hasil survei itu sudah tak lagi memotret fakta. Atau, survei dikerjakan dengan metodologi yang diarah-arahkan, bukan metodologi yang mengacu pada apa yang disepakati oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) tentang etika dan metodologi baku.

AROPI dulu pernah mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang pileg yang salah satu pasalnya melarang pengumuman hasil hitung cepat pada hari pemungutan suara. Uji materi itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lihatlah yang terjadi hari ini. Tiga jam setelah waktu pencoblosan pilpres ditutup, masing-masing kubu mendeklarasikan diri sebagai pemenang. Mereka berpedoman pada hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Angka-angka yang dipaparkan relatif sama, antara 52 dan 48 persen. Yang berbeda adalah ketika kita lihat angka itu di TVOne, maka angka 52% milik Prabowo-Hatta. Sementara, jika kita saksikan di Metro TV, angka 52% menjadi milik Jokowi-Kalla. Inilah kebablasan yang saya maksud. Bila sudah begini, pengumuman resmi real count KPU 22 Juli nanti terasa lama sekali.

Semoga dalam masa menunggu itu tidak terjadi gesekan-gesekan di akar rumput. Dan mereka para capres-cawapres beserta tim penggembiranya masing-masing punya waktu ekstra untuk kembali merenungi hakikat jabatan yang tak lebih dari sekadar amanah, sebuah hutang, sebuah janji yang harus ditepati. Bukan semata-mata sebuah posisi yang untuk meraihnya harus sikut kanan sikut kiri. Semoga kita semua tercerahkan. (BHY) 

Baca Selengkapnya »

"Nyoblos" Capres Lebih Menarik

Judul posting ini memang rancu ya. Ambigu. Satu kalimat dengan makna ganda. Pertama, kalimat itu dapat berarti sebuah pilihan (atau ajakan?) untuk memilih kandidat capres yang lebih menarik, capres yang punya visi lebih oke, atau capres yang menurut kita terbaik. Kedua, kalimat tersebut bisa bermakna pernyataan bahwa terlibat dalam proses pilpres 9 Juli ini (dengan ikut nyoblos/tidak golput) lebih menarik.

Dan saya, penulis judul itu, akan sedikit membuat terang ambiguitas judul posting ini. Maksud judul posting tersebut adalah, menurut saya terlibat dalam proses pilpres 9 Juli ini (dengan ikut nyoblos/tidak golput) lebih menarik. Lebih menarik dari apa? Tentu saja lebih menarik dari pileg 9 April lalu.

Baru saja saya nyoblos di pilpres 9 Juli ini, bersama istri, dan putri saya yang di usia belum lagi menginjak lima tahun sudah ikut-ikut mau nyoblos katanya. Di keluarga kecil kami, antusiasme pilpres ini memang lebih tinggi. Putri saya itu, tiap kali nonton berita tentang pilpres, selalu mengatakan akan memilih Prabowo Subianto.

Saya tanya kenapa pilih Prabowo Subianto. Malaikat kecil saya itu menjawab polos, "Nama Prabowo Subianto mirip dengan nama ayah," katanya. Dan ia selalu fasih mengeja nama capres putra sang bengawan ekonomi itu. Saya selalu tertawa dibuatnya. Padahal, nama saya dengan Prabowo cuma mirip di empat huruf terakhir nama belakang.

Saya dan istri punya antusiasme yang sama. Kami lebih menyoroti kelucuan yang dipertontonkan oleh Metro TV dan TVOne. Mungkin karena background pendidikan jurnalistik kami maka kami selalu dapat melihat sisi berbeda dari media.

Kembali ke tema posting, kenapa pilpres 9 Juli ini lebih menarik dari pileg 9 April lalu? Memilih pucuk pimpinan lembaga eksekutif, bagi saya, adalah ikhtiar yang sebenarnya untuk memilih pemimpin negeri ini. Merekalah orang-orang yang memiliki program kerja dan akan mengeksekusinya. Meski tak selalu terealisasi, orang-orang ini siap menerima caci-maki dan resiko kebijakan yang dibuat. Meski dibantu sebuah tim, tanggung jawab setiap keputusan akan selalu ditanggung satu orang.

Baru saja saya memilih satu orang itu. Satu orang yang siap dipersalahkan bila nanti kemudi negeri ini melenceng dari haluan. Satu orang yang berkesadaran penuh bahwa ada banyak hal besar disandarkan di pundaknya, dan ia tetap maju, meminta untuk dipilih, dan diharapkan mampu membereskan potensi masalah.

Orang "super" seperti ini harus dicari, bila ada kandidatnya wajib dipilih. Dan di pilpres 9 Juli ini, kita sudah punya dua kandidat. Maka, wajiblah kiranya kita menentukan pilihan.

Pileg 9 April kita memilih wakil rakyat. Kata "aspirasi" laris di kampanye para caleg. Pileg sebetulnya tidak memilih pembawa aspirasi rakyat. Pileg memilih orang yang akan mendebat setiap kebijakan si "orang super" pilihan kita tadi. Pileg memilih orang-orang yang (hanya) pintar bicara, orang-orang yang (hanya) populer, orang-orang yang (hanya) berkantung tebal.

Memilih orang yang saat kampanye pemilihan bukan membayangkan menjalankan program-program kerja, tetapi membayangkan betapa empuknya kursi yang dibayari rakyat dan pekerjaan ringan sebagai "pendebat" pemerintah.

Orang-orang yang katanya mewakili rakyat tetapi menjaga jarak dengan rakyat. Rakyat pun bingung, wakilnya berkelakuan layaknya pemerintah. Singkatnya, fakta-fakta seputar kelakuan negatif anggota parlemen, memberatkan langkah saya menuju bilik suara di pileg 9 April lalu. Inilah alasan kenapa nyoblos capres lebih menarik ketimbang nyoblos caleg. Selamat nyoblos!

Baca Selengkapnya »

Utak-Atik Politik...

9 April sampai 9 Juli 2014 mungkin merupakan rentang waktu paling ramai di panggung politik negeri ini. Ada banyak cerita yang dipentaskan. Ada drama yang bahagia, ada juga yang mengharu-biru.

Yuk kita mulai dari cerita yang bahagia. Tapi sebelumnya, perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tak memihak faksi politik manapun. Biarlah keberpihakan politik saya hanya tampak di bilik suara. Saya menulis sebagai rakyat biasa yang hak-hak politik dan kebebasan menyuarakan pendapatnya dilindungi oleh Konstitusi.

Cerita bahagianya adalah pileg 9 April kemarin berlalu aman-aman saja, meski banyak catatan di sana-sini. Tidak ada konflik horizontal yang cukup berarti, meski sekitar 792 berkas perkara keberatan hasil pileg menumpuk di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selebihnya adalah cerita yang mengundang tawa, membuat kening berkerut, dan hati miris. Semuanya dipertontonkan secara terbuka ke ruang keluarga kita, melalui beberapa media massa yang independensinya layak dipertanyakan kembali.

Sementara cerita mirisnya adalah imbas dari mengerucutnya bursa capres-cawapres yang hanya menjadi dua poros: poros Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta.

Proses pengerucutannya sungguh berliku. Seperti menelusuri jalur labirin yang ujungnya tak mudah diterka. Kalau dalam bahasa pengamat politik dikenal dengan istilah "proses yang sangat cair".

Selama proses itu kita saksikan semua tokoh politik saling berbalas kunjungan. Komunikasi menjadi sangat intens. Dan, ide Aristoteles tentang 'zoon politicon' menjadi aktual kembali. Cuma beda motif, barangkali.

Dan rangkaian pemilu 2014 ini tampaknya belum juga menjadi momentum kebangkitan bangsa seperti yang dicita-citakan sebelumnya. Tokoh-tokoh muda progresif, berkarakter, cerdas dan visioner seperti Dahlan Iskan, Mahfud MD, Anies Baswedan, Gita Wiryawan, harus tenggelam di pusaran pekat politik bangsa. Alasanya tak lain dan tak bukan adalah jegalan pragmatisme.

Cerita mirisnya adalah betapa naifnya kita sebagai warga negara biasa yang mendambakan pemimpin-pemimpin andal dan jujur, tetapi di saat yang sama para "aktor" itu hanya mempertontonkan pragmatisme belaka. Dan cita-cita tentang kesejahteraan bangsa hanya indah di atas kertas saja.  (BHR)

Baca Selengkapnya »

Koalisi Parpol

Tahun 2014 ini ada dua hajatan besar bangsa Indonesia. Yang pertama, 9 April ada pemilu anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD kota dan provinsi. Kedua, 9 Juli ada pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu 9 April sudah lewat. Perolehan suara masing-masing partai politik juga sudah dapat ditebak, bahkan ketika proses menyoblos masih berlangsung. Ada banyak lembaga survei melakukan hitung cepat (quick count).

Ketika hasil sudah diketahui, strategi berikutnya adalah membangun koalisi. Kenapa koalisi diperlukan?

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wapres.

Karena tak ada satupun parpol yang memperoleh suara mayoritas, maka mereka harus berkoalisi dengan partai lain supaya dapat mengusung jagoannya maju di pilpres 9 Juli mendatang.

Nah, peta koalisi parpol itulah yang sekarang ramai dibicarakan. Skenario yang beredar, saat ini ada tiga poros utama koalisi yang masing-masing poros dipimpin oleh 3 besar parpol peraih suara terbanyak, yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ketiganya sudah punya "jago" untuk maju di pilpres.

PDIP sudah menyusuri peta itu. Kunjungan Jokowi ke Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Muhaimin Iskandar adalah hal yang menyiratkan demikian. Ia sedang menjajaki peluang koalisi sekaligus juga mencari figur cawapres ideal.

Sang mantan walikota Solo itu terlihat pede. Maklumlah, PDIP dan Jokowi hari ini adalah gula-gula politik yang sangat menggiurkan.

Apakah langkah Jokowi juga diikuti oleh Golkar dan Gerindra? Tampaknya belum. Golkar masih kurang pede dengan capresnya yang terbukti memble di survei elektabilitas.

"Lumpur" masih menjadi pemberat langkah ARB untuk melenggang ke Istana. Bahkan politisi senior Akbar Tanjung yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, sampai menyatakan dirinya siap menjadi cawapres di luar partai Golkar. Akbar kemudian dituding menggembosi partai beringin itu.

Untuk mengajak partai lain berkoalisi, "gula" Golkar tidak semanis PDIP. Partai tengah pun akan berpikir dua kali bila harus gabung dengan partai yang tokoh capresnya minim elektabilitas.

Berbeda dengan Golkar yang dilanda kisruh, Gerindra tampaknya sedang berhitung ekstra teliti. Masuk sebagai 3 besar pun sebetulnya sudah merupakan prestasi tersendiri buat partai berlambang garuda ini. Namun, skandal perjanjian Batu Tulis meninggalkan luka cukup dalam, maka setiap langkah harus matang diperhitungkan.

Nah, kunci sebenarnya ada di partai tengah yang perolehan suaranya di bawah 10 persen. Ada PPP, Hanura, Nasdem, PKS, PAN, PKB, dan Demokrat. Mampukah mereka memainkan peran dalam peta koalisi.

Ada PPP yang sejak sebelum pemilu telah merapat ke Gerindra. Ada PKB yang menawarkan cawapres Mahfud MD, Rhoma Irama, dam Jusuf Kalla ke PDIP juga Gerindra.

PAN bisa jadi kuda hitam dengan cawapres Hatta Rajasa. Yang paling nelangsa adalah Partai Demokrat dengan drama konvensi capresnya. Antiklimaks sudah menanti drama melankolis nan tragis itu.

Katakanlah nanti akan ada tiga pasangan capres-cawapres: (1) Jokowi-Jusuf Kalla, (2) Prabowo-Mahfud MD, dan (3) ARB-Pramono Edi, pemenangnya sudah dapat diterka.

Seperti masa SBY dulu, pemenang pilpres 2014 inipun akan dimenangkan oleh dia yang punya citra merakyat, sederhana, dan dikenal jujur. (Bhy)

Baca Selengkapnya »

Caleg Stres? Mmhh...

Pemilu anggota legislatif memang sudah berlalu. Tetapi hiruk-pikuknya masih bergema. Menyisakan banyak cerita. Ada kisah bahagia, sedih, lucu, bahkan ironi. Termasuk cerita tentang caleg yang stres karena perolehan suaranya jauh dari yang diangankan.

Tibalah kini waktunya berhitung. Semua tunduk pada hukum ekonomi paling dasar: untung-rugi. Berapa modal yang dikeluarkan, berapa untung yang didapatkan. Masalah idealisme simpan saja di kantung belakang. Idealisme takkan berjalan tanpa kekuasaan.

Paradigma itulah yang tampaknya dipegang erat para caleg gagal dan stres. Sudah keluar banyak modal, ternyata eh ternyata....

Kelakuan caleg gagal itupun membuat dahi berkerut. Ada caleg yang meminta kembali kompor gas yang pernah ia bagikan saat kampanye. Ada yang menggulung karpet yang sudah terpasang di sebuah majlis ta'lim. Ada yang meneror warga, meminta uang "serangan fajar" dikembalikan. Ah....

Jika ingat saat kampanye dulu, sang caleg sangat dielu-elukan. Datang dengan jumawa, disertai berlapis-lapis pengawal, dan penjilat yang menghembuskan angin harapan. Seolah dia adalah manusia pilihan. Di rekening bank ada tersimpan sekian ratus juta, cukuplah katanya. Untuk cetak spanduk, sticker, kaos, mobilisasi massa, konsumsi, bendera, dan sebagainya. Kalau tidak cukup juga, masih ada harta warisan. Atau pinjam kerabat, atau siapa saja yang mau jadi sponsor.

Yang namanya sponsor, tidak ada yang tidak mengharapkan imbalan. There is no free lunch. Kalau kau terpilih, apa yang akan kau berikan padaku. Proyek apa? Bantuan apa? Atau jatah jabatan apa di lingkungan pemerintahan? Sang sponsor akan menagih, cepat atau lambat. Terpilih atau tidak terpilih.

Para caleg gagal itu tampaknya tidak berpikir panjang. Atau sudah berpikir panjang, tetapi dipendek-pendekkan. Dibuat sederhana. Ditambah lagi ada angin surga yang terus dihembuskan para penggembira, yang berpikir pragmatis bahwa pemilu adalah proyek. Cuma karena silsilah keluarga yang tenar di sebuah kecamatan, ia pun berani ambil risiko. Duh.... coba uang ratusan juta itu dipakai untuk membuat LSM yang memberdayakan warga dengan kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif, alangkah eloknya.

Sang sponsor kini menagih. Harta warisan ludes. Mereka yang dulu mengawal, adalah mereka yang pertama menjauh. Mereka yang dulu meniupkan angin surga, tiba-tiba menguap tanpa bekas. Kalau sudah begitu, apa arti sticker, kaos, spanduk, dan uang yang dulu ia bagi-bagikan. Wuuus... seperti disulap. Hilang tanpa jejak. (*)

Baca Selengkapnya »